Junta militer Myanmar telah mengutuk pernyataan dan keputusan yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta. Isu Myanmar menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam sesi retreat KTT ASEAN tersebut.
Salah satu hasil kesepakatan yang diumumkan dalam KTT ASEAN adalah pengalihan jabatan ketua ASEAN dari Myanmar ke Filipina pada tahun 2026. Selain itu, ASEAN juga menyerukan deeskalasi kekerasan dan meminta junta militer Myanmar untuk tidak menargetkan warga sipil.
Menlu Indonesia, Retno Marsudi, juga mengungkapkan bahwa tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi 5 Poin Konsensus ASEAN yang menjadi usulan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.
Namun, respons junta militer Myanmar terhadap hasil pertemuan ASEAN ini negatif. Mereka menganggap tinjauan dan keputusan ASEAN tidak objektif dan sepihak. Pernyataan ini disampaikan melalui media lokal Global New Light of Myanmar.
Junta militer Myanmar menyerukan agar ASEAN mematuhi prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negera negara anggota, sebagaimana yang diatur dalam Piagam ASEAN.
Tentu saja, keputusan ASEAN dan reaksi junta militer Myanmar terhadapnya adalah bagian dari dinamika yang terus berlangsung dalam penanganan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.