Tolak Rencana Impor Beras, PDIP: Sama Saja Coreng Muka Presiden Jokowi

 


PDI Perjuangan ikut menolak rencana pemerintah yang hendak mengimpor satu juta ton beras tahun ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, bahkan menyentil keras sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yang dinilai akan menghambur-hamburkan devisa negara untuk satu produksi pangan yang dapat diproduksi di dalam negeri. 

"Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini justru penting untuk menghambat devisa negara," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021). 

Menurut Hasto, penolakan yang disampaikan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu bukan tanpa sebab. Alih-alih mengimpor beras, PDIP justru mendorong agar warga mulai mengalihkan gaya hidup dengan mengonsumsi bahan pangan lain selain beras. 

"Sejak satu tahun lalu, PDIP telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktur partai, eksekutif dan legislatif partai. Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, hingga sukun," tutur dia. 

Ia mengatakan dengan begitu banyaknya kekayaan hortikultura yang dimiliki Indonesia, seharusnya Menteri Perdagangan yakin impor beras tidak perlu dilakukan. Apa alasan Mendag Lutfi membuka keran impor beras di saat beberapa daerah akan memasuki masa panen raya?

1. PDIP minta Mendag Lutfi tidak korbankan kepentingan petani dengan impor 1 juta ton beras

Tolak Rencana Impor Beras, PDIP: Sama Saja Coreng Muka Presiden JokowiMuhammad Lutfi (Youtube.com/The U.S. - Indonesia Society (USINDO))

Sementara, dalam rilis yang disampaikan pada Sabtu, 20 Maret 2021, PDI Perjuangan menilai Mendag Lutfi abai dan tidak berkoordinasi dengan jajaran kementerian terkait soal rencana impor. Hasto juga menilai kebijakan Lutfi tidak didasari data-data yang objektif dan menyesalkan Lutfi sempat menyatakan ke publik akan mengimpor satu juta ton beras.

"Sudah sepatutnya menteri sebagai pembantu presiden di dalam mengambil keputusan politik, harus senapas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," kata politikus yang sempat dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap ke petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Sementara, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiyono mengaku tak habis pikir dengan rencana pemerintah yang ingin impor 1 juta ton beras. Sebab, sesuai prediksi Biro Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun ini mengalami peningkatan sejak 2020. Selain itu, situasi harga gabah cukup rendah yakni berkisar Rp3.600 hingga Rp4.000 per kilogram. Hal itu dipengaruhi kadar air yang tinggi akibat curah hujan. 

"Bila 2017 lalu impor (beras) dibuka kami mengerti karena produksi turun karena ada serangan hama wereng. Tapi, saat ini tidak ada hama penyakit atau bencana alam. Jadi, impor (beras) untuk apa?" tanya Suryo pada 8 Maret 2021

2. PDIP klaim kebijakan impor beras sarat dengan kepentingan pemburu rente

Tolak Rencana Impor Beras, PDIP: Sama Saja Coreng Muka Presiden JokowiSekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Hasto mendorong Mendag Lutfi agar belajar dari kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang melakukan dialog dan menyerap aspirasi sebelum membuat satu kebijakan. Seorang menteri, kata Hasto, bukan hidup di menara gading. "Sebab, ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," kata dia. 

Bahkan, menurut Hasto, bila kebijakan impor beras secara sepihak tetap dilakukan, hal itu tidak saja bertentangan politik pangan Jokowi, tetapi juga mencoreng muka presiden yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri. 

Di sisi lain, PDIP juga mengklaim mengajak simpatisan dan masyarakat agar mulai mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras. Komoditas itu mulai bisa diganti dengan makanan lain senilai 5 persen. 

"Jumlah itu mungkin terlihat sepele tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Bila ini terjadi, maka Indonesia berpeluang untuk menjadi eksportir beras," ujarnya. 

Cara itu, kata Hasto, lebih terhormat dan bisa membalikan keadaan dari semula importir menjadi eksportir beras. Ia meminta agar kebijakan impor beras yang sarat dengan kepentingan pemburu rente tidak direalisasikan. 

"Sikap PDI Perjuangan jelas, jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat," tutur dia. 

3. Bulog mengaku diminta impor beras setelah ada instruksi dari Menteri Airlangga dan Lutfi

Tolak Rencana Impor Beras, PDIP: Sama Saja Coreng Muka Presiden JokowiANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Sementara, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR pada 16 Maret 2021, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengatakan, keputusan impor 1 juta ton beras adalah instruksi langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Rinciannya dari 1 juta beras impor itu akan dibagi untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan sisanya untuk komersial Bulog," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu. 

"Alokasi 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu kepentingan komersial Bulog," sambung dia. 

Sedangkan, sehari sebelumnya, Lutfi mengatakan rencana impor beras itu belum tentu terealisasi. Menurutnya angka impor beras dipengaruhi tiga hal, yakni peran Perum Bulog sebagai penjaga pasokan atau iron stock, kestabilan harga beras, dan penugasan khusus pemerintah untuk komoditas beras.

"Pokoknya saya ingatkan ini adalah mekanisme pemerintah, bukan berarti kita menyetujui suatu jumlah untuk impor serta merta itu diharuskan impor segitu, tidak. Tetapi pada saat yang bersamaan, meskipun impornya ternyata, misalnya sekian juta, tetapi ketika ketiga koefisien itu berubah impornya juga bisa naik gitu lho," ujar Lutfi pada 15 Maret 2021. 

Ia menjelaskan rencana impor itu bukan dikarenakan pasokan beras yang kurang. Menurut pria yang sempat jadi Dubes RI di AS itu, rencana impor beras sebesar 1 juta ton ini merupakan sebuah mekanisme pemerintah untuk menjaga cadangan beras yang dimiliki Bulog. Sebab, Bulog diharuskan memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.

Baca Juga
Lebih baru Lebih lama