Tagar Hina DPR Bergema Gegara UU Cipta Kerja


 Jakarta -Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU berbuntut panjang. Selain memunculkan aksi unjuk rasa di berbagai daerah, timbul juga tagar-tagar berbau penghinaan kepada DPR RI.

Dilihat detikcom, Selasa (6/10/2020), pukul 11.25 WIB hari ini, ada sejumlah tagar bernada mencemooh DPR yang menjadi trending topic di Twitter. Kata-katanya pun beragam, ada #DPRRIKhianatiRakyat, #DPRIMPOSTOR, hingga #OmnibusLawSampah. Bahkan ada satu tagar yang menggunakan kata kasar.

Saat dilihat, ada 2,15 juta cuitan yang menggunakan #DPRRIKhianatiRakyat. Tak hanya itu, ada sebanyak 10 ribu cuitan yang menyertakan #DPRIMPOSTOR.

Tagar-tagar berbau penghinaan ini direspons oleh sejumlah fraksi di DPR, termasuk pimpinan 'Senayan'. Fraksi Partai Demokrat (PD) dan PKS, fraksi yang tidak setuju RUU Ciptaker disahkan menjadi UU bersuara.

Ada dua fraksi pendukung UU Ciptaker, PPP dan PAN yang juga merespons perihal kemunculan tagar itu. Kemudian, seorang pimpinan DPR menanggapi.

Dimulai dari Fraksi Demokrat. Fraksi berlambang mirip logo mercy itu menilai kemunculan hashtag itu sebagai sebuah konsekuensi. Namun dia tidak setuju jika suatu kekecewaan ditunjukkan dengan cara yang tidak beretika.

"Saya pikir itu konsekuensi kalau sebuah kebijakan dari lembaga negara, DPR dan pemerintah, ternyata tidak menggambarkan aspirasi masyarakat. Sekarang ini kan zamannya zaman keterbukaan informasi. Orang kan bisa menyampaikan pandangan masing-masing. Tapi tentu kalau yang kasar-kasar saya tidak setuju. Kita kan bangsa yang beretika, religius, bangsa Timur, saya nggak setuju kalau yang kasar-kasar," kata Sekretaris Fraksi PD Marwan Cik Asan kepada wartawan, Selasa (6/10)


PD sendiri menilai UU Ciptaker cacat prosedur dan substansi. Marwan menyatakan bahwa PD enggan bertanggung jawab jika di kemudian hari UU Ciptaker justru menimbulkan dampak negatif.

"Ya konsekuensi kita tidak ikut menyetujui itu, ya, kita nggak tahu nanti dampak UU ini seperti apa. Dahsyatnya pasal-pasalnya, misalnya terkait dengan 30 persen penghilangan daerah aliran sungai, kemudian pembukaan usaha-usaha yang tadinya hanya dikhususkan UMKM sekarang menjadi terbuka, kemudian kesejahteraan buruh yang berkurang, dan lain sebagainya," papar Marwan.

Lanjut ke Fraksi PKS. Mereka menilai tagar yang menjadi trending topic di Twitter itu sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas pengesahan RUU tersebut.

"Trending topic di media sosial yang mendiskreditkan DPR adalah cerminan kekecewaan rakyat atas pengesahan Undang-Undang Ciptaker yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat," sebut Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetyani kepada wartawan.

Menurut Netty, masyarakat punya hak menyampaikan pendapatnya. Namun, di sisi lain, Netty meminta masyarakat tidak menyamakan semua fraksi di DPR karena PKS tegas menyatakan penolakannya terhadap UU Ciptaker.

"Adalah hak rakyat untuk menyuarakan sikap dan pendapatnya. Namun, menurut saya, publik harus cermat menilai agar tidak menyamaratakan semua fraksi di DPR RI," ujar Netty.

"Fraksi PKS dalam sidang paripurna tersebut dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap RUU Ciptaker, meskipun akhirnya RUU tersebut tetap disahkan karena jumlah kami minoritas.

Baca Juga
Lebih baru Lebih lama