Sebar Hoaks Omnibus Law, Ini Pengakuan VE


Beritaviral
-  Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap seorang wanita berinisial VE alias Videl di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10).

VE merupakan tersangka penyebar hoaks di media sosial tentang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pelaku yang berusia 36 tahun itu ditangkap karena menyebarkan hoaks terkait Omnibus Law Cipta Kerja melalui akun @videlyaeyang di Twitter.

“Penangkapan dilakukan di Indekos Andani di Jalan Masjid Baiturrahman Mawar Nomor 85 Kelurahan Karampuan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,” ujar Argo kepada wartawan, Jumat (8/10).

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya ialah sebuah handphone beserta SIM card.


“Tindakan yang dilakukan pelaku yakni menyiarkan berita bohong di akun Twitter @videlyaeyang yang mengakibatkan keonaran

Yang bersangkutan menyebarkan berita bohong di akun Twitternya yang menyebabkan ada keonaran. Kemudian barang bukti yang diamankan ada SIM card, handphone, beberapa capture dari handphone-nya," kata Argo.

Pemilik akun @videlyae diduga menyebarkan hoax 12 pasal UU Cipta Kerja yang membuat masyarakat terprovokasi. VE terancam pidana 10 tahun penjara. Polisi menjerat VE dengan pasal penyebaran berita bohong.

"Ini ada di sini, ini 12 pasal itu yang disebarkan yang di mana pasal-pasal itu adalah contohnya uang pesangon dihilangkan, kemudian UMP-UMK dihapus gitu ya, kemudian semua cuti tidak ada kompensasi dan lain-lain. Itu ada 12 gitu ya. Itu sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi, kemudian masyarakat melihat bahwa kok seperti ini?"

"Tapi, setelah kita melihat bahwa dari undang-undang tersebut, ternyata ini adalah hoax dia karena tidak benar seperti apa yang telah disahkan oleh DPR," kata Argo.

"Ini ancaman pidananya maksimum 10 tahun," tegas Argo.

Argo kemudian menjelaskan VE dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

 

Baca Juga
Lebih baru Lebih lama