PA 212 GELAR AKSI TOLAK OMNIBUSLAW UU CIPTA KERJA



 Jakarta -PA 212 dkk yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar demo hari ini. Demonstrasi ini menuntut penolakan UU Cipta Kerja. Diperkirakan ribuan orang akan hadir dalam aksi ini.

"Insya Allah ribuan," kata Ketum PA 212, Slamet Maarif, saat dikonfirmasi, Minggu (11/10/2020).

Aksi ini akan dimulai pukul 13.00 WIB. Aksi disebut akan dilakukan di depan Istana Negara, dengan titik kumpul di Patung Kuda.

Selain tolak RUU Cipta Kerja, kata Slamet, ada juga beberapa poin yang akan disuarakan. Diantaranya, selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP, serta ganyang china komunis si dalang.

Slamet telah mengantongi izin dari kepolisian. Perizinan itu sudah diurus sejak Jumat lalu.

"Sudah sejak hari Jumat," tuturnya.


 

Dihubungi terpisah, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan aksi ini merupakan aksi ulangan. Dimana menurutnya, aksi terkait penolakan atas UU Cipta Kerja ini sebelumnya telah dilakukan.

"Ini kan aksi ulangan, sebelumnya kan kita sudah aksi serupa juga jauh sebelum buruh," kata Novel.

Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang.

Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

Sementara, di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.

Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Wartakotalive.com.

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.




 

Baca Juga
Lebih baru Lebih lama